Pejabat Perbendaharaan Negara

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan pejabat perbendaharaan negara adalah:

1. Pengguna Anggaran; yaitu pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Negara/Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Pengguna Barang; yaitu pejabat pemegang kewenangan pengguna Barang Milik Negara/Daerah.
3. Bendahara Umum Negara; yaitu pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
4. Bendahara Umum Daerah, yaitu pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
5. Bendahara Penerimaan; yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pandapatan negara/hibah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/Satuan Kerja/Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.
6. Bendahara Pengeluaran; yaitu orang ynag ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/Satuan Kerja/Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005;

Pada setiap awal tahun anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk satuan kerja di lingkungan instansi Pengguna Anggaran bersangkutan dengan Surat Keputusan (SK).

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk:

• Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiata/pembuat komitmen.
• Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
• Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja negara.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran mendelegaikan kewenangan untuk menunjuk pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada poin-poin di atas kepada Gubernur sebagai pelaksana dekonsentrasi.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran mendelegaikan kewenangan untuk menunjuk pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada nomor 2 kepada  Gubernur/Bupati/Walikotaa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas pembantuan.