Pengelolaan Utang Pemerintah

Di zaman yang semakin berkembang, kompleksitas perekonomian menuntut seseorang atau kelompok untuk saling bersaing dalam rangka memperoleh keuntungan dari tindakan ekonomi yang dilakukannya. Diperlukan kemampuan untuk dapat me-manage setiap sen yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan, membayar kewajiban, atau menghasilkan keuntungan tambahan dalam rangka investasi. Saat itulah perlu ada strategi ekonomi yang dilakukan, baik itu oleh swasta ataupun pemerintahan.

Ketika modal dalam bentuk kas yang kita miliki tidak mencukupi untuk melakukan hal-hal tersebut, kita butuh adanya pembiayaan. Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah semua penerimaan yang akan dibayar kembali atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber pembiayaan ini dapat berasal dari hasil penggunaan surplus atau ekuitas tahun sebelumnya, hasil investasi, divestasi, atau dari pinjaman (utang). Dalam pembahasan ini kita memusatkan pada pembahasan mengenai utang yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Republik Indonesia. Untuk memperoleh utang, pemerintah dapat melakukan pinjaman baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri serta dalam menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN).

Modul Penerimaan Negara (MPN)

Perdedaan dengan TSA

Pelaksanaan penerimaan negara telah disebutkan dalam postingan sebelumnya bahwa dilaksanakan dengan Treasury Single Account (TSA). Perbedaan TSA dengan MPN terletak pada fungsinya. TSA digunakan untuk "menyapu" seluruh penerimaan negara pada hari tersebut ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN), sedangkan MPN digunakan untuk menerima seluruh penerimaan pada hari tersebut. jadi dapat dikatakan, MPN menghimpun dan TSA yang mengalirknnya ke RKUN.

Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan central database penerimaan negara yang sebelumnya terpisah antara data penerimaan negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketiga instansi ini menggunakan sistem yang berbeda-beda untuk mendata penerimaan harian yang mereka terima, padahal instansi-instansi ini terletak dalam satu wadah yaitu Kementerian Keuangan. DJPB dengan Sistem Penerimaan Negara (SISPEN), DJP dengan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dan DJBC dengan Electronic Data Interchange (EDI). Oleh karena itu, untuk membentuk central database tersebut dibentuklah Modul Penerimaan negara (MPN) yang dikelola oleh DJPB.

Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas (cash mismatch)

Latar Belakang
Ketika membahas mengenai pengelolaan kas negara, salah satu fitur yang digunakan adalah cash mismatch. Hal ini sangan penting mengingat salah satu kewajiban negara yang tertuang dalam ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara bahwa kewajiban negara termasuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh kewajibannya saat jatuh tempo. Hal inilah yang membuat pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas dirasa perlu.

Pelaksanaan
Pengelolaan kelebihan dan kekkurangan kas dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Lebih tepatnya cash mismatch ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang dapat melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Bapepam-LK, dan Bank Indonesia.

Treasury Single Account (TSA)

Pada awalnya penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran Negara masih belum memberikan dampak yang baik bagi perekonomian. Ada beberapa hal yang menyebabkannya, antara lain:

Penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran Negara belum melalui rekening yang terintegrasi.
Artinya masih banyak uang Negara yang tersimpan dalam banyak rekening, sehingga perlu ada penertiban. Hal ini berdampak pada beberapa hal:

i. Menimbulkan ketidakefisiensian

ii. Sulit dalam melakukan perencanaan kas karena dengan banyaknya uang yang tersebar di berbagai rekening sehingga menimbulkan kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai uang Negara secara akurat dan tepat waktu.

iii. Menimbulkan idle cash pada bank-bank/lembaga keuangan tempat penyimpanan uang Negara

iv. Menambah beban Negara untuk membayar biaya administrative dalam pengelolaan uang tersebut

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Pengelolaan keuangan Negara sampai saat ini masih mengalami beberapa kendala walaupun telah diotomatisasi menggunakan sistem untuk mempermudah dalam pelaksanaannya. Beberapa kondisi perbendaharaan yang terjadi saat ini diantaranya mengalami permasalahan dalam fungsi: persiapan anggaran, manajemen DIPA, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, permasalahan dalam pelaksanaan penerimaan Negara, manajemen kas (terutama dalam masalah penataan rekening), sistem akuntansi dan pelaporan yang belum sepenuhnya akrual, dukungan TI, dukungan SDM (akibat kultur atau kualitas terhadap kuantitas SDM). Oleh karenanya, dibentuklah suatu sistem yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.